PERJALANAN POLITIK RIDWAN MUKTI

November 20, 2015

Bergabung dengan Organisasi Kepemudaan

Setelah karir profesionalnya mantap, dimulai sejak 1997, Ridwan Mukti memanfaatkan waktunya untuk berbagi ilmu dan pengalaman dengan berorganisasi. Keinginan itu bersaan dengan gelombang krisis menyapa Indonesia. Kiprah di dunia organisasasi mengantarkannya bertemu dengan mentor HMI, KAHMI dan ICMI. Ia juga sering bertemu dengan berbagai petinggi Partai Golkar pada saat itu.Oleh Abdul Ghafur, ia diajak bergabung ke GAKPI, ia tercatat menjadi Bendahara Umum DPP GAPKI), bersama Abu Rizal Bakri di KADIN Indonesia di kadi ia tercatat menjadi Wakil Ketua Komite Tetap KADIN Indonesia. Ia juga aktif di Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) hingga ia menjadi Bendahara Umum DPP AMPI, kemudian gabung ke Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan masuk dalam daftar salah satu pengurus DPP, serta Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) dan berhasil menjadi Ketua Pengurus Pusat AMPG.

Politisi Partai Golkar

Saat reformasi terjadi, banyak kader Golkar yang berpindah. Tetapi tidak demikian dengan Ridwan Mukti. Ia tetap teguh berada di partai berlambang beringin, ini membuktikan bahwa Ridwan Mukti bukanlah seorang politisi kutu loncat (istilah bagi politisi yang suka pindah-pindah partai).Keteguhan itu berbuah hasil positif. Pemilu 1999 akhirnya mengantarkan Ridwan Mukti menjadi anggota DPR RI. Di partai berlambang pohon beringin ini Ridwan Mukti masuk dalam jajaran pengurus Harian (Wakil Bendahara) DPP Partai Gorkar.

Anggota DPR/MPR RI

Sejak mahasiswa Ridwan Mukti banyak berproses dalam gerakan pemuda dan mahasiswa. Berbekal pengalaman menjadi aktifis kampus (UII) ia mencoba ikut andil dalam mengentaskan problematika kebangsaan melalui jalur politik. Perjalanan karir politiknya dimulai tahun 1998, saat krisis politik menerpa Indonesia. Idealisme Ridwan Mukti terusik melihat negerinya terancam dalam bahaya. Dengan kesadaran mendalam untuk ikut membangun Indonesia, Ridwan Mukti ikut mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI, melalui Partai Golkar. Karena kedekatannya dengan rakyat, Ridwan Mukti berhasil terpilih, dan duduk sebagai anggota DPR RI (Komisi I) pada tahun 1999‐2004. Prestasinya di DPR, terutama di bidang penataan anggaran negara, dan perjuangannya untuk rakyat, membuat Ridwan Mukti kembali terpilih menjadi anggota DPR RI untuk periode kedua, 2004‐2009. Saat menjadi anggota DPR RI ia terkenal kritis dan cerdas dalam menyikapi berbagai persoalan.Selama berada di Komisi I Ridwan Mukti termasuk paling getol memperjuangkan kesejahteraan parajurit TNI. Dalam pandangan Ridwan Mukti, penghapusan dwi fungsi ABRI potensial menimbulkan kerawanan, jika kesejahteraan prajurit tidak diperhatikan.Selain kesejahteraan prajurit, hal lain yang diperjuangkan Ridwan Mukti ialah mendorong indepedensi Bank Indonesia. Selama ini Bank Indonesia berada dibawah kendali pemerintah, dan hal itu tidak sehat karena bisa dimanfaatkan oleh kepentingan politik penguasa. Perjuangan Ridwan Mukti berhasil, Bank Indonesia kini bersifat independen dengan Undang-Undang Nomor. 23 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia.Masih di bidang ekonomi dan moniter, Ridwan Mukti juga mendorong model pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan pemerintah untuk dilakukan perubahan. Dari yang semula pencatatan Chas Basis (Basis Kas) menjadi Accrual Basis (Basis Akrual), dengan Undang-Undang Nomor. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara.Dengan pencatatan berbasis akrual, akan meningkatkan efesiensi penganggaran, meningkatan pengendalian fiskal, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Pola itu juga dapat memberi informasi yang detail pada pemerintah untuk mengambil keputusan. Pola pencatatan akrual itulah yang sekaran gdigunakan sebagai standar pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan juga dipakai untuk mengaudit keuangan pemerintah.

Panitia Anggaran DPR RI

Selain di Komisi I, Ridwan Mukti juga pernah duduk di panitia anggaran. Keahliannya sebagai akuntan sangat dibutuhkan diposisi tersebut. Apalagi pada periode awal reformasi, bidang anggaran terjadi perubahan format APBN. Awalnya Penerimaan-Pengeluaran, di ubah menjadi format Defisit-Surplus. Kepiawaiannya di bidang akutansi itu memperoleh pengakuan dan pujian dari pemerintah, sebagai mitra kerja DPR. Semasa menajadi panitia anggaran itu Ridwan dekat dengan mentri keuangan, seperti Boediono, Bambang Soedibyo dan Rizal Ramli.

Apa yang pernah dipelajari di Universitas Islam Indonesia (UII) bermanfaat bagi dirinya setelah ia di DPR RI. Ridwan Mukti ditakdirkan oleh Allah dengan ilmu akutansi untuk menyambut paradigma baru tata kelola keuangan negara, termasuk sistem akutansi pemerintah.

Bupati Musi Rawas Dua Periode

Sebelum Terjun di dunia politik Ridwan Mukti tercatat pernah menjadi Manager Senior PT. Unindo GEC Alstham, menjadi Direktur BUMN termuda ketika itu, di usia 27 tahun (1990) Ridwan Mukti sudah menjadi Direktur di BUMN (Krakatau Steel) dan bebrapa perusahaan tarap Nasional dan Internasional pernah ia pegang. Setelah sukses Ridwan Mukti ingin kembali membangun kampung halamannya, Bengkulu. Namun, dengan memahami karakter orang Bengkulu, Ridwan Mukti berpikir harus mampu membuktikan terlebih dahulu kemampuannya. Dan kebetulan Musi Rawas yang baru menjadi kabupaten, membutuhkan kepala daerah. Ridwan Mukti terpilih menjadi bupati 2005‐2010. Setelah menjadi kepala daerah, hal utama yang dipikirkan oleh Ridwan Mukti ialah bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan segala keterbatasan yang ada di Musi Rawas. Mengingat di daerah Musi Rawas ketika itu masih terisolir, tingkat kriminalitas cukup tinggi, akibatnya investor todak mau masuk. Segera dilakukan perbaikan infrastruktur, setelah jalan diperbaiki dan jembatan dibangun. Listrik masuk sampai ke desa, pasar, sekolah, puskesmas, sehingga tak ada lagi desa terisolir. Ridwan Mukti segera melakukan perbaikan sistem manajemen perjanjian. Dibuat sistem one stop servis. Mengurus perjanjian tidak perlu lama, cukup sehari di meja kerja Bupati. Kerja keras dan kerja cerdas itu langsung menuai manfaat. Perusahaan pengeboran migas dan pertambangan serta perkebunan, banyak berdatangan ke Musi Rawas. Dampaknya cukup fantastis, dana bagi hasil migas yang semula Rp. 50-100 milyar bisa meningkat hingga Rp. 400-500 milyar. Pendapatan asli daerah (PAD) yang semula hanya Rp. 5 milyar meningkat menjadi Rp. 100 milyar. APBD pun meningkat tajam. Semula Rp. 400 milyar menjadi Rp. 1,8 triliun. Selain itu Ridwan Mukti mengambil kebijakan dalam hal pengelolaan anggaran. Setiap pengguna anggaran harus bisa menimbulkan efek investasi. Kalau investasi minimum Rp. 2 triliun. Selama 9 tahun menjadi bupati, investasi yang masuk ke Musi Rawas mencapai senilai Rp. 25 triliun, dengan alokasi anggaran Rp. 10 triliun.Keberhasilannya membangun Musi Rawas membuatnya terpilih kembali sebagai bupati pada periode kedua, 2010‐2015. Bekal sebagai anggota DPR dua periode, dan sebagai bupati juga dua periode, dianggap cukup sebagai bekal untuk mengabdi di daerah asalnya, Propinsi Bengkulu.